Pembangunan nasional bertujuan memberikan kesejahteraan kepada seluruh bangsa Indonesia mulai dari Sabang di bagian barat NKRI sampai ke Merauke yang terdapat di wilayah paling timur. Berbagai upaya dilakukan mulai dari melaksanakan pemerataan penduduk melalui program Transmigrasi hingga program kesehatan yang termanivestasi dalam program Keluarga Berencana.
Pemerataan pembangunan lewat program trasmigrasi dilakukan dengan cara memindahkan penduduk dari pulau - pulau yang berpenduduk padat, seperti perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dan Papua. Transmigrasi juga dilakukan pada penduduk yang menempati daerah kritis seperti beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur.
Program transmigrasi merupakan salah satu program pembangunan yang telah berlangsung lama, bahkan pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia pun, program ini telah dilakukan, misalnya pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Suriname dan Lampung. Program ini bagi pemerintah sangat penting dilakukan guna pemerataan penduduk. Beberapa tahun belakangan ini program ini tidak dilaksanakan lagi, khususnya program transmigrasi ke Papua dan Papua Barat.
Tentunya penolakan terhadap program transmigrasi ke Papua didasari oleh beberapa alasan yang sangat logis, misalnya kompensasi ganti rugi atas tanah adat, perhatian pemerintah seolah - olah hanya ditujukan kepada para transmigrasi. Perhatian itu tampak dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan penyediaan lahan dan tempat tinggal untuk para transmigrasi. Masyarakat asli kehilangan areal berburu dan meramu serta tempat berladang. Kehadiran transmigran pun tidak luput dari berbagai persoalan sosial yang menciptakan kesenjangan antar masyarakat lokal dan transmigrasi. Kedatangan transmigrasi pun kemudian memotivasi migrasi spontan yang tertarik dengan keberhasilan kerabatnya yang mengikuti transmigrasi.
Pertambahan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini pun mendorong pemerintah daerah menolak pelaksanaan transmigrasi ke Papua. Walaupun demikian, program lain lagi di laksanakan pemerintah yakni memberikan ijin pembukaan daerah administratif baru dengan melakukan pemekaran kabupaten/ kota serta distrik - distrik. Sebenarnya tujuan pemerintah mulia, agar daerah terisolasi dapat menikmati berbagai program pembangunan. Namun dibalik itu, sebenarnya program pemekaran ini tidaklah berbeda dengan program trasmigrasi, karena memiliki misi yang sama meningkatkan exodus para migran spontan dari luar Papua untuk memadati daerah - daerah pemekaran di Papua. Fenomena ini tampak nyata dengan kehadiran para migran spontan yang memadati daerah pemekaran baru. Meningkatkan paham etnosentrisme dan primordialisme di kalangan orang Papua. Sesama orang Papua saling membatasi akses untuk orang Papua lainnya, sedang para migran dari luar menikmati "kebebasan" lebih bersemangat menarik kerabat dan kenalannya untuk memadati pemukiman - pemukiman baru.
Jadi program pemekaran daerah dan trasnmigrasi sebenarnya memiliki misi sama tetapi "kemasannya" saja yang berbeda. Fenomena ini bukan isapan jempol karena hingga kini perbandingan jumlah penduduk pendatang atau non Papua 56% dan Orang Asli Papua 44 %. Pemerintah daerah terutama para elit lokal Papua seharusnya lebih bijak memilah dan memilih serta memutuskan program pembangunan yang menguntungkan orang Papua bukan memarginalkan.
Tentunya penolakan terhadap program transmigrasi ke Papua didasari oleh beberapa alasan yang sangat logis, misalnya kompensasi ganti rugi atas tanah adat, perhatian pemerintah seolah - olah hanya ditujukan kepada para transmigrasi. Perhatian itu tampak dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan penyediaan lahan dan tempat tinggal untuk para transmigrasi. Masyarakat asli kehilangan areal berburu dan meramu serta tempat berladang. Kehadiran transmigran pun tidak luput dari berbagai persoalan sosial yang menciptakan kesenjangan antar masyarakat lokal dan transmigrasi. Kedatangan transmigrasi pun kemudian memotivasi migrasi spontan yang tertarik dengan keberhasilan kerabatnya yang mengikuti transmigrasi.
Pertambahan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini pun mendorong pemerintah daerah menolak pelaksanaan transmigrasi ke Papua. Walaupun demikian, program lain lagi di laksanakan pemerintah yakni memberikan ijin pembukaan daerah administratif baru dengan melakukan pemekaran kabupaten/ kota serta distrik - distrik. Sebenarnya tujuan pemerintah mulia, agar daerah terisolasi dapat menikmati berbagai program pembangunan. Namun dibalik itu, sebenarnya program pemekaran ini tidaklah berbeda dengan program trasmigrasi, karena memiliki misi yang sama meningkatkan exodus para migran spontan dari luar Papua untuk memadati daerah - daerah pemekaran di Papua. Fenomena ini tampak nyata dengan kehadiran para migran spontan yang memadati daerah pemekaran baru. Meningkatkan paham etnosentrisme dan primordialisme di kalangan orang Papua. Sesama orang Papua saling membatasi akses untuk orang Papua lainnya, sedang para migran dari luar menikmati "kebebasan" lebih bersemangat menarik kerabat dan kenalannya untuk memadati pemukiman - pemukiman baru.
Jadi program pemekaran daerah dan trasnmigrasi sebenarnya memiliki misi sama tetapi "kemasannya" saja yang berbeda. Fenomena ini bukan isapan jempol karena hingga kini perbandingan jumlah penduduk pendatang atau non Papua 56% dan Orang Asli Papua 44 %. Pemerintah daerah terutama para elit lokal Papua seharusnya lebih bijak memilah dan memilih serta memutuskan program pembangunan yang menguntungkan orang Papua bukan memarginalkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar